Tidore, BPMPMU – Dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka baik melalui jalur mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi pada satuan pendidikan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang solid antara pemerintah (Kemendikbudristek) dan pemerintah daerah. untuk meyelaraskan konsep terkait kebijakan, substansi dan strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada Selasa (19/07/22), Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara Santoso, S.Pd., M.Si didampingi Widyaprada BPMP Malut melaksanakan aktifitas kunjungan kerja di SD Negeri Tomagoba yang merupakan salah satu dari sekian satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri. Kunjungan kerja pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk melakukan pendampingan kesiapan sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka mandiri berubah.
Dalam kunjungan kerja tersebut, kepala BPMP Maluku Utara diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Zainuddin Umasangadji,S.Pd beserta jajarannya. Beberapa agenda dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja kepala BPMP Maluku Utara antara lain melakukan audiensi dengan para pejabat Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan, koordinator pengawas dan para pengawas sekolah, kepala sekolah dan para Guru dari satuan pendidikan yang telah mengimplementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri berubah, Komunitas Belajar, dan sekolah pelaksanana Program Sekolah Penggerak. Selain audiensi, pada kesempatan kunjungan kerja tersebut juga dilakukan testimoni dari beberapa peserta audiensi terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
“Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan yang ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka akan mewarnai percepatan dan kecepatan penguasaan literasi digital yang secara masif termuat dalam fitur-fitur platform Merdeka Mengajar.” ujar Santoso dalam sesi audiensi “Kurikulum merdeka – lanjut Santoso, merupakan transformasi dari hasil pengembangan dan penyempurnaan yang berbasis pada kurikulum-kurikulum yang lahir sebelumnya, Capaian pembelajarannya yang dikemas lebih sederhana dan dinamis memungkinkan sangat mudah diaplikasikan secara lebih luas dalam pengembangan potensi anak didik untuk menjadi lebih maju, kurikulum yang memerdekakan proses belajar anak didik dan para guru serta kurikulum yang membentuk kedekatan pada adat, budaya dan kearifan lokal yang bermuara pada output proses pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang berprofil Pancasila”. Santoso juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan dan kepala sekolah yang telah memilih dan melaksanakan Kurikulum Merdeka secara proaktif dan mandiri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan, menyampaikan penghargaan kepada BPMP Maluku Utara atas kunjungan kerja dan audiensi dengan para pemangku kepentingan di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka mandiri berubah. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baik mandiri belajar, berubah dan berbagi“. “Harapan kami, lanjut Zainuddin – kedepan nantinya terjadi peningkatan secara signifikan pada satuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri”. Zainuddin dalam audiensi tersebut berharap kepada satuan pendidikan yang telah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri ikut berperan dalam mengimbaskan kebijakan tersebut pada satuan pendidikan lainnya.
Disamping kunjungan kerja pada satuan pendidikan, pada Rabu (27/07) dilakukan audiensi lanjutan dengan pejabat pemerintah daerah di Kantor Walikota Tidore Kepulauan. Kepala BPMP dan BGP Maluku Utara bersama widyaprada BPMP Maluku Utara diterima oleh Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, S.Pd., MM mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan. Kunjungan kerja dan audiensi dimaksudkan membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam hal peningkatan mutu pendidikan khususnya kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka.
“Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh kebijakan kemdikbudristek terkait Implementasi Kurikulum Merdeka” Ujar Ismail Dukomalamo dalam audiensi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, para Kepala Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Kota Tidore, unsur Komunitas Belajar, Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Pengawas Sekolah. Selanjutnya menurut Ismail, “ permasalahan mendasar adalah dibutuhkannya informasi yang akurat terkait perubahan kurikulum yang sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Untuk itu, lanjut Ismail – kolaborasi antara BPMP, BGP dan pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka”.
Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan terkait kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka juga dibuktikan dengan testimoni berupa video visual yang disampaikan secara terpisah oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim.
Kepala BPMP Maluku Utara, Santoso dalam sesi audiensi tersebut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka. Selain memberikan apresiasi, Santoso juga berkesempatan meluruskan miskonsepsi terkait Kurikulum Merdeka, menjelaskan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Komunitas Belajar sebagai sarana yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, dan juga hal-hal lain berupa output yang diharapkan dari Implementasi Kurikulum Merdeka.
Data terkini satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA negeri dan swasta di wilayah Provinsi Maluku Utara yang telah terdaftar melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebanyak 164 satuan pendidikan.
Tim Media & Publikasi
#Bergerak Bersama, Bermutu Semua, Generasi Penerus Kita…. Jaya!!!!