Ternate, BPMPMalut – Dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD), identifikasi, refleksi dan benahi/ perbaikan adalah siklus yang saling berkait. Ketiga variabel memiliki korelasi erat untuk menghasilkan output yang optimal dan efektif. Demikian juga pembenahan pada bidang pendidikan, PBD menjadi bagian substantif yang tidak bisa diabaikan. Sehubungan dengan PBD (pendidikan) oleh pemerintah daerah, Kemendikbudristek telah merilis Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 sebagai upaya membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi berbagai variabel secara mendetail sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah melalui perencanaan yang efektif.
Terkait dengan PBD oleh pemerintah daerah, dimana Kemendikbudristek telah menetapkan target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, pemenuhan sub kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan dan capaian delta positif indeks SPM Pendidikan.
Sebagai upaya untuk pemenuhan target tersebut serta membangun sinergitas pendidikan bersama pemerintah daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek di daerah melaksanakan kegiatan “Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan Daerah untuk SPM Pendidikan”.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Muara Ternate ini berlangsung selama tiga hari (20/8 sd 22/08/2023) secara resmi dibuka oleh kepala BPMP Provinsi Maluku Utara Santoso, S.Pd., M.Si. Santoso dalam sambutan pada pembukaan kegiatan menekankan pentingnya Rapor Pendidikan Daerah sebagai alat yang efektif dalam memantau dan mengukur pencapaian pendidikan di tingkat lokal. Ia mengungkapkan bahwa Rapor Pendidikan Daerah memiliki potensi untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan tentang kemajuan pendidikan di setiap wilayah, serta memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan implementasi pemenuhan SPM Pendidikan.
Sebelumnya, ditempat yang sama , Koordinator Pokja 03 Meydiawati, S.S., M.Pd. sebagai penanggung jawab kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan adalah, “Membangun kesadaran pemerintah daerah tentang urgensi diterapkannya SPM Pendidikan; Menginformasikan fitur-fitur unggulan dalam platform Rapor Pendidikan Daerah 2.0 dan pemanfaatannya untuk PBD Daerah; Memetakan indikator prioritas SPM Pendidikan dan sub kegiatannya yang telah diakomodir oleh pemerintah daerah dalam dokumen RKPD Tahun 2024; serta, Menyusun rencana tindak lanjut dalam upaya mitigasi resiko tidak terakomodirnya indikator prioritas SPM Pendidikan dan sub kegiatannya dalam penganggaran pendidikan daerah”.
Sementara itu, Person In Charge (PIC) PDM 04C yang membidangi Perencanaan Berbasis Data Daerah, Edward Ismail Suriyudo, S.Si., M.Pd saat dikonfirmasi terkait peserta kegiatan kepada tim media dan publikasi menyampaikan bahwa peserta pada kegiatan ini terdiri dari “Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/ Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi/ Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menangani review APIP RKPD dan pegawai BPMP Prov. Maluku Utara yang bertugas sebagai pendamping peserta provinsi, kabupaten/kota”. “tentunya, lanjut Edward – peserta yang diundang adalah mereka yang membidangi perencanaan dan paham penyusunan APBD”. Terkait materi kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari antara lain : “Merdeka Belajar sebagai Upaya Transformasi Pendidikan; Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan PBD Daerah; Workshop PBD Daerah, Pemetaan Indikator Prioritas SPM dan Sub Kegiatannya serta Penyusunan RTL; Workshop PBD Daerah, Pemetaan Indikator Prioritas SPM dan Sub Kegiatannya serta Penyusunan RTL; Workshop PBD Daerah, Pemetaan Indikator Prioritas SPM dan Sub Kegiatannya serta Penyusunan RTL”. Sedangkan Pemateri pada kegiatan adalah Kepala BPMP Prov. Maluku Utara, PIC PDM 04B, PIC PDM 04C dan Tim PDM 04 pada Pokja 03 jelas Edward mengakhiri pembicaraan.
