rapat kerja wali wilayah

Wali Wilayah Sebagai Representasi BPMP Maluku Utara Di Daerah

Tidore, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara  melaksanakan rapat internal Kelompok Kerja Wali Wilayah sebagai perwakilan BPMP Maluku Utara pada 10 kabupaten/ kota dan provinsi di wilayah Maluku Utara. Kelompok Kerja Wali Wilayah diharapkan menjadi entitas komunikatif dan kolaboratif dalam percepatan dan capaian program dan kebijakan Merdeka Belajar yang nantinya harus dilakukan bersama pemerintah daerah dengan mengedepankan target objektif PDM (PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) pada masing-masing wilayah penugasan Wali Wilayah.

Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala BPMP Maluku Utara Santoso, S.Pd.,M.Si pada Kamis, 25/1/2024 bertempat di ruang Rapat Pimpinan. “Tugas utama Kelompok Kerja Wali Wilayah sebagai perwakilan PDM di daerah diharapkan dapat melakukan  koordinasi, kolaborasi dan mengawal hasil advokasi serta pendampingan baik secara internal dengan koordinator tim kerja maupun person in charge (PIC), serta secara eksternal dengan pemerintah daerah atas keterlaksanaan implementasi program prioritas Kemendikbudristek seluruh target objektif program PDM secara efektif dan efisien”, kata Santoso di hadapan Kelompok Kerja Wali Wilayah yang telah terbentuk berdasarkan SK Kepala BPMP Provinsi Maluku Utara Nomor : 0087/C7.32/KP.11.00/2024, Tanggal 23 Januari 2024. Di tempat yang sama pula, terkait dengan tujuan pembentukan Kelompok Kerja Wali Wilayah, Santoso menyampaikan “ pembentukan Kelompok Kerja Wali Wilayah bertujuan mengidentifikasi kendala/ issue dalam implementasi, melakukan pendampingan dan pengamatan terhadap komitmen pemerintah daerah pada program prioritas Kemdikbudristek yang tersebar pada 14 PDM.

Sebelum mengakhiri rapat, beberapa masukan dan saran peserta yang menjadi highlight dari catatan tim media yakni perlunya penguatan kapasitas SDM dalam memahami program prioritas Merdeka Belajar secara utuh melalui komunitas belajar, merefleksi dan menganalisis baseline target capaian objective PDM tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan advokasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat berjalan efektif. #LS

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top