BPMPMU, Sanana (07/03/24) – Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan (SPM) sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Standar ini mencakup berbagai aspek kunci yang dianggap vital dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas oleh pemerintah daerah.
Sejak Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat kepada seluruh kepala daerah dalam upaya memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk mendorong implemnetasi SPM Pendidikan. Surat ini diterbitkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah pada awal siklus perencanaan pemerintah daerah. Pada tahun 2024 ini, secara umum surat tersebut memuat hal yang sama seperti capaian dan target indikator prioritas SPM. Kemendikbudristek juga telah merilis Rapor Pendidikan Daerah pada tanggal 5 Maret 2024 untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pendidikan di daerahnya secara detail.
Dalam rangka mendukung implementasi SPM Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah melaksanakan kegiatan “Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT”. secara partisipatif dan kolaboratif bersama pemerintah daerah menyusun program kerja bidang pendidikan sesuai SPM Pendidikan.
Pelaksana kegiatan yakni Tim Kerja 4 melalui PDM 04B yang membidangi Rapor Pendidikan Daerah dilaksankan pada tanggal 7 sd. 8/03/2024 dengan sasaran pemerintah daerah provinsi dan 10 kabupaten/ kota dalam wilayah Maluku Utara. Penanggung Jawab Kegiatan sekaligus Koordinator Tim Kerja 4 Edward Ismail Suroyudo, S.Si., M.Pd, yang sementara melaksanakan kegiatan terkait di Sanana Kab. Kepulauan Sula saat dikonfirmasi perihal tujuan kegiatan menyampaikan bahwa “melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan yang perlu ditingkatkan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing pemerintah daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan”.
Terkait dengan materi kegiatan, menurut Edward bahwa substansi materi kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sula juga dilaksanakan oleh tim/ petugas advokasi yang sedang melaksanakan aktivitas di 9 kabupaten/ kota dan provinsi. Materi kegiatan berupa Penyampaian dan penandatanganan Rekomendasi Perencanaan SPM Pendidikan pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan kab/ kota/ provinsi tahun 2025yang meliputi: gambaran Pengalokasian Anggaran SPM Pendidikan dalam dokumen APBD tahun 2024; Penyampaian Hasil Capaian Indeks SPM Pendidikan maupun capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Rapor Pendidikan Daerah tahun 2024 atau berdasarkan lampiran Surat Mendikbudristek 2024 Nomor: 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024; Penyampaian Rekomendasi Perencanaan Sub-Kegiatan Prioritas SPM Pendidikan yang perlu dianggarkan berdasarkan hasil Analisis Rapor Daerah yang dilakukan oleh Tim Analisis Rapor Pendidikan Daerah BPMP; Penyampaian Rekapitulasi sub kegiatan yang terpilih/ dipilih oleh Pihak Dinas Pendidikan melalui forum diskusi; serta dari hasil pembahasan/ pemilihan rekomendasi sub program, untuk disepakati sejumlah sub-kegiatan yang direkomendasikan untuk dianggarkan dalam rencana kerja OPD dinas pendidikan dari 108 Sub kegiatan yang direkomendasikan seperti tertuang dalam salinan Berita Acara Rekomendasi Perencanaan SPM Pendidikan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2025.
Kegiatan “Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT” yang dilaksanakan di dinas pendidikan baik provinsi maupun kab/ kota dan dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan, Bappeda serta BKD berjalan relatif lancar dan sukses.
